DEPOK, Suara Islam Indonesia – Kondisi jembatan yang menghubungkan wilayah Cipayung dengan Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok, kembali menjadi sorotan. Jembatan yang sebelumnya selama kurang lebih empat tahun tidak dapat digunakan akibat persoalan lumpur, sampah, dan genangan air, dan saat ini sedang dilakukan normalisasi oleh Dinas PUPR Kota Depok dari anggaran APBD Kota Depok.
Namun, persoalan yang muncul semenjak selesainya jembatan kali Pesanggrahan yang menghabiskan anggaran mencapai 2 miliar lebih pada tahun 2018 ternyata tidak dapat berfungsi optimal dan dimulai pada saat musim hujan tahun 2022 sampai empat tahun yaitu tahun 2026 jembatan Pesanggrahan di genangan air yang merendam badan jembatan menyebabkan akses masyarakat kembali terganggu dan kendaraan maupun warga kesulitan melintas.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena jembatan ini merupakan salah satu akses penting bagi masyarakat yang tinggal di kedua wilayah tersebut. Selama jembatan tidak dapat digunakan, warga terpaksa mencari jalur alternatif dengan jarak tempuh yang lebih jauh.
Dampaknya juga dirasakan anak-anak sekolah. Mereka harus menempuh perjalanan lebih jauh ketika berangkat maupun pulang sekolah akibat terputusnya akses tersebut.
NCW Soroti Efektivitas Anggaran
Ketua umum Nusantara Corruption Watch (NCW), Lindens Ginting, menyayangkan apabila pembangunan infrastruktur yang telah menghabiskan anggaran miliaran rupiah dari APBD Kota Depok ternyata belum mampu memberikan manfaat secara optimal kepada masyarakat,(11/09/2026).
Menurut L.Ginting, seharusnya persoalan tersebut menjadi bahan evaluasi serius, khususnya terkait perencanaan pembangunan, kajian kondisi lingkungan sekitar, sistem drainase, hingga kemampuan infrastruktur apalagi saat menghadapi debit air ketika musim hujan.
“Anggaran pembangunan yang bersumber dari APBD adalah uang rakyat. Karena itu, setiap kegiatan harus direncanakan dan dilaksanakan dengan benar, sehingga hasilnya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Lindens.
Ia menilai, pembangunan jembatan tidak seharusnya hanya berorientasi pada penyelesaian pekerjaan fisik. Faktor lingkungan dan kondisi aliran Kali Pesanggrahan juga harus menjadi bagian penting dalam perencanaan.
Normalisasi Kali Pesanggrahan Diharapkan Menjadi Solusi
Saat ini, kawasan sekitar jembatan dan Kali Pesanggrahan tengah dilakukan berbagai pekerjaan penanganan, termasuk normalisasi dan upaya memperbesar kapasitas tampungan maupun aliran air.
Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi persoalan genangan yang selama ini menghambat akses masyarakat.
L.Ginting mengatakan NCW akan memberikan perhatian terhadap kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kota Depok, termasuk pekerjaan yang dilakukan secara swakelola.
Menurutnya, monitoring diperlukan agar pekerjaan yang menggunakan APBD tersebut dapat berjalan sesuai perencanaan, spesifikasi teknis, volume pekerjaan, serta tujuan yang telah ditetapkan.
“Kami akan fokus melakukan monitoring terhadap kegiatan yang sedang dikerjakan. Harapannya, pekerjaan ini segera memberikan hasil yang baik dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.
L.Ginting menegaskan, pengawasan bukan dimaksudkan untuk menghambat pembangunan, melainkan memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan secara efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada penyimpangan dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban.
“APBD adalah uang rakyat. Tidak boleh lagi ada pekerjaan yang dikerjakan asal-asalan. Perencanaan harus benar, pembiayaan harus benar, pelaksanaan harus sesuai ketentuan, dan seluruhnya harus bebas dari unsur korupsi,” tegas L.Ginting.
NCW berharap normalisasi Kali Pesanggrahan dan pekerjaan penanganan kawasan sekitar jembatan dapat menjadi solusi jangka panjang sehingga akses Cipayung–Pasir Putih tidak kembali terputus setiap kali hujan deras.(Teguh.P)
Suara Islam Indonesia akan terus mengikuti perkembangan pekerjaan tersebut dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang menggunakan anggaran APBD Kota Depok.
