Oleh : Dedy Nurhadi, S.S.
Ide pendirian KPK adalah Jaksa dan Polisi telah gagal dalam pemberantasan korupsi. Atas dasar tersebutlah KPK didirikan di negeri ini dengan harapan korupsi dapat diberantas sampai ke akar-akarnya. Lain tujuan lain lagi hasil nya, jauh panggang dari api KPK hanya bagus diawal-awal , saat Jokowi jadi Presiden , lembaga ini dilemahkan dan alhasil KPK saat ini jadi seperti Polsek Kuningan , lembaga yang isi nya sebagian besar Polisi yang hanya berani menangkap melipir ke kampung-kampung yang tangkepan nya , Bupati dan walikota serta Kepala Dinas, sementara oknum koruptor di elit pusat, aman-aman saja.
Lain KPK lain lagi Kejaksaan, di Bawah Jampidsus ( Jaksa Agung Muda Pidana Khusus) Febri Arsdiansyah, tangkapan nya lumayan kakap dan dikategorikan mega korupsi karena hasil tangkapannya elit pusat dan Oligarki seperti Kasus mega korupsi Minyak Goreng dan lahan Kelapa Sawit, Pemain Migas kakap Riza Chalid, korupsi Asabri, Asuransi Jiwasraya, Pengadaan Chromebook di kementerian pendidikan, Pengadaan tiang BTS untuk telekomunikasi dan internet, Korupsi dana MBG, dll. Sebenarnya hasil kerja Febrie selaku Jampidsus lumayan, hal inilah yang ditenggarai menakutkan beberapa pihak, sehingga Febri Ardiansyah hrs segera dikeluarkan dari peredaran sebagai penegak hukum, sehingga terjadilah strategi “makan bubur panas dari pinggir”, alias cari bukti dulu baru tentukan tersangka nya, dengan melibatkan banyak wartawan dan peliputan, hal ini tidak biasa terjadi, tumben dalam bahasa sehari-hari. Walaupun tujuannya bagus pemberantasan korupsi tetapi ada tujuan tertentu, yaitu mengkebiri Jaksa yang hasil kerjanya lumayan bagus tapi membahayakan bagi pihak tertentu, Jujur saja saat ini, Jaksa dengan posisi tersebut , kalau dicari cacatnya , pasti akan ketemu alias jarang yang bersih. Jadi saat ini diduga sulit mencari aparatur hukum yang bersih, dan situasinya adalah membersihkan korupsi pake sapu Kotor.
Perlawanan balik dari para pelaku korupsi juga berbahaya dan itu sudah terbukti dengan kejadian ini, pasca kejadian ini hampir pasti kasus mega korupsi akan sulit terungkap karena nyali jaksa keburu ciut takut perlawanan balik pelaku korupsi dan aparat hukum lain terganggu karena sudah kadong berbisnis dengan Pelaku KKN di swasta maupun Kepala Daerah. Pasca peristiwa Febri hampir pasti Jaksa akan takut dikriminalisasi dan hati-hati dalam bertindakan dalam pemberantasan korupsi, pada akhirnya kerja pemberantasan korupsi akan berjalan lambat dan pandang bulu.
Prabowo sebagai pribadi sebenarnya peduli terhadap pemberantasan korupsi tetapi dia tidak berdaya karena Jaksa dan Polisi nya masih orang-orang lama peninggalan rezim Jokowi , yang prilaku nya sudah kadong hancur dan terbiasa “main”. Prabowo menjadi Presiden mewariskan hutang yang sangat banyak dari Jokowi dan mewariskan prilaku Aparat hukum yg sudah terbiasa main serta ASN yang kerja asal-asalan dan telah rusak pola kariernya karena Laporan ABS dan tradisi ORDAL yang merusak. Ibarat mewarisi sebuah rumah, prabowo mendapat warisan rumah yang mau roboh dari rezim Jokowi yang sangat korup, tentu berat bagi Prabowo untuk memulihkan sesuatu yang sudah kadong rusak, ditambah Prabowo juga terlalu boros menggunakan APBN untuk program boros anggaran tapi minim produktifitas seperti MBG, KDMP, Sekolah Rakyat, Universitas Republik Indonesia. Semua program itu duplikasi yang seharusnya di kerjakan ketika ekonomi sudah agak rapih, sehingga kondisi seperti saat ini tidak terjadi, seharusnya kondisi ekonomi sulit seperti saat ini bisa dihindari.
Kembali lagi ke pemberantasan korupsi dengan sapu kotor , hal terssebut sulit dihindari karena bermain-main dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum sudah terbiasa terjadi. Hukum jadi tebang pilih, pandang bulu, tajam ke bawah tumpul ke atas. Solusinya cuma satu, yaitu Hukuman Mati buat koruptor dan perampasan aset harta hasil korupsi, tanpa itu siapapun Presiden nya di Negara ini, maka semua nya hanya lip service pemberantasan korupsi dan omong kosong belaka.
